BENIH-benih konflik dualisme di tubuh Partai Golkar masih tersisa. Hasil musyawarah daerah (musda) Partai Golkar se-Kalimantan Selatan yang digelar di era Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat menjabat Plt Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, terus jadi perdebatan. Ini dikarenakan adanya kebijakan mencopot para ketua pengurus kecamatan dan menggantikannya dengan pelaksana tugas (plt).
SEPERTI yang dialami di DPD Partai Golkar Banjarmasin, gerakan untuk mendesak dihelatnya musda ulang terus menguat. Untuk menjawab hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meminta agar seluruh jajaran pengurus kecamatan (PK) yang telah di-plt-kan untuk bersabar.
“Saya ingin cepat agar masalah hasil verifikasi Musda DPD Partai Golkar Banjarmasin ini segera selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Jadi sabar dulu,” ujar Paman Birin-sapaan akrab Ketua DPD Partai Golkar Kalsel ini kepada wartawan di Banjarbaru, Jumat (28/4/2017).
Dengan adanya rekomendasi dari DPP Partai Golkar, Paman Birin yakin proses konsolidasi partai hingga ke jaringan bawah akan cepat terurai. Ia mendesak agar Jakarta bisa segera mengeluarkan rekomendasi, khususnya menyangkut hasil musda yang terjadi di tingkat kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, mendapat kepastian legalitasnya. “Semakin cepat semakin bagus. Jangan sampai konsolidasi menjadi terlambat, justru gara-gara hasil verifikasi hasil musda Golkar di tingkat kabupaten dan kota belum selesai,” katanya.
Gubernur Kalsel ini mengatakan saat ini Golkar harus menghadapi agenda politik yang mendesak seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Dengan padatnya agenda politik itu, Paman Birin berharap dengan terbitnya rekomendasi DPP Partai Golkar berdasar hasil tim verifikasi bisa menuntaskan sengkarut yang ada. “Soal adanya desakan musda ulang di DPP Partai Golkar Banjarmasin, kami menunggu keputusan pusat. Apapun keputusan DPP Partai Golkar, kami siap menjalankannya,” tegas Paman Birin.
Ia menegaskan tak ingin berandai-andai apakah nanti ada keputusan musda ulang atau tidak, karena semua keputusan itu berada di tangan DPP Partai Golkar di Jakarta. “Masalah semacam ini harus selesai,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Restu