KALIMANTAN Selatan masih terseok-seok di Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bayangkan saja, dari 34 provinsi yang ada, Kalimantan Selatan masih bertengger di urutan ke 26, alias berada di deretan paling buncit dari tahun ke tahun. Hal ini yang menjadi sorotan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan yang tengah dibedah Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel.
PERBANDINGAN prestasi Kalimantan Selatan dengan total penduduk berkisar 3,4 juta jiwa dan ditopang APBD 2016 mencapai Rp 6 triliun lebih, justru IPM tak bergerak di posisi 26. Ada apa? Berbeda dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan penduduk lebih 5 juta jiwa dan APBD baru mencapai Rp 5 triliun justru mampu menjadi top mover selama dua tahun berturut-turut dari peringkat 30, 29 hingga 28 pada tahun 2016 lalu.
Gambaran perbandingan tersebut diperoleh Pansus IV, setelah melakukan studi komparasi evaluasi LKPj Kepala Daerah 2016 ke daerah berpenduduk lebih besar dengan APBD lebih kecil, NTB pada pekan lalu.
“Kami juga heran dan belum mengetahui secara persis apa penyebab sulitnya mendongkrak IPM di Kalsel,” ujar Ketua Pansus IV LKPj, Yazidi Fauzie kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (10/4/2017).
Padahal, beber dia, jika dilihat sisi prekonomian dan pendidikan, Kalsel jauh lebih mapan dibandingkan NTB, terkecuali di sektor kesehatan masih harus dipertanyakan lagi. Berdasarkan kunjungan kerja saat itu, legislator PKB ini mengaku memang tak memperoleh informasi secara rinci tentang kiat jitu mengenjot IPM. Tetapi Pemerintah Provinsi NTB, secara garis besar menyebutkan bahwa konsep yang diterapkan beberapa tahun lalu adalah memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif, dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
“Kemudian, soal pembentukan peraturan daerah (perda), sinergi yang dilakukan Pemprov NTB adalah, cukup menampung segenap aspirasi masyarakat yang masuk saat wakil rakyat melakukan reses dan kemudian disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (KRPD),” tutur Yazidi.
Mantan Ketua KNPI Kalsel ini mengatakan Pemprov NTB juga lebih mementingkan aspirasi masyarakat bawah, sehingga tinggal pemerintah daerah yang memfasilitasinya. “Jadi, pihak eksekutif cukup memberi ruang atas hasil reses yang disampaikan wakil rakayat di sana, sehingga pembangunannya cukup efektif,” ucap Yazidi.
Untuk itu, ia berharap Pemprov Kalsel bisa meniru jejak NTB, terutama dalam mendongkrak kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan terangkat dari tak layak menjadi sejahtera. “Ini menjadi harapan masyarakat Kalsel seluruhnya agar pembangunan yang berpihak kepada rakyat itu cepat terwujud,” tandas Yazidi.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi NU Kalsel