BONGKAR pasang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah disesalkan banyak pihak. Salah satunya, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan yang mempertanyakan bongkar pasang Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, hingga saat ini masih justru diisi pelaksana tugas saja.
MENURUT Krisnayadi Toendan, sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo bahwa dinas pendidikan salah satu program prioritas pemerintahannya. “Jadi, tidak bisa dilakukan eksperimen dan coba-coba siapa yang ditaruh menjabat di sana,”kata Krisnayadi di Palangkaraya, Rabu (5/4/2017).
Mantan kepala sekolah ini menyarankan jika nantinya Gubernur Kalteng yang dilantik pada 25 Mei 2015 itu akan memilih kepala dinas pendidikan definitif, selain melihat latar belakang pendidikan juga harus mudah diajak koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Selama ini, saya menilai kepala dinas pendidikan sebelumnya kurang melakukan koordinasi. Ini yang tidak ada titik temunya sampai saat ini, karena ditangani tidak bisa koordinasi dan tidak mengerti pendidikan. Bekerja harus team work, tidak bisa bekerja sendiri,” tutur Krisnayadi.
Ia juga mengingatkan saat Gubernur Kalteng melakukan assemen dapat menempatkan sosok kepala dinas pendidikan selain orang yang mengerti pendidikan juga bisa merangkul semua komponen di Bumi Tambun Bungai.
“Jadi jangan bongkar pasang, bongkar pasang orang yang tidak mengerti pendidikan. Akibatnya, saya bingung, program mana yang harus diampuh, apakah meneruskan program Kalteng Harati ataupun program yang dipunyai gubernur,” tegasnya.
Dari kacamata Krisnayadi, justru Slamet Winaryo yang hanya sebulan menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, justru sangat mumpuni ketika menduduki posisi tersebut. “Selain memang memiliki latar belakang pendidikan yang pernah aktif sebagai tenaga pendidik, Slamet juga sangat mudah diajak kerjasma dan lebih koordinatif. Siapapun nantinya ditunjuk oleh Gubernur Kalteng sebagai kepala dinas pendidikan hendaknya memang betul-betul mumpuni yang mengerti pendidikan dan orangnya koordinatif untuk meningkatkan pendidikan,” kata Krisnayadi.
Ia menegaskan saat ini sudah memasuki bulan April, sehingga sudah saatnya dinas pendidikan mempunyai program prioritas. “Jangan sampai, Dinas Pendidikan seolah-olah seperti menara gading, yang tidak bisa diintervensi,” pungkas Krisnayadi.(jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy