PENGELOLAAN keuangan yang ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid agar tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“JIKA ada temuan-temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI agar segera ditindaklanjuti dengan cepat,” ucap Bupati HSU Abdul Wahid, usai menghadiri workhop dan entry meeting BPK RI Wilayah Timur di Grand Clarion Hotel dan Convention Makassar, baru-baru tadi.
Selain itu, mantan Ketua DPRD HSU ini juga mengingatkan kepada kepala OPD agar bekerjasama, untuk meningkatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah pada pemeriksaan BPK RI tahun 2015 yang lalu.
“Kami menyadari untuk mempertahankan opini WTP yang kita peroleh tahun lalu, jauh lebih berat dari pada memperolehnya,” ujar Wahid. Namun, ia berkeyakinan, dengan kerja keras semua pihak, prestasi tersebut dapat dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang. “Kualitas penggelolaan keuangan harus ditingkatkan, dari tahun ke tahun dengan maksimal,” ucap Ketua DPD Partai Golkar HSU ini, untuk semua kepala OPD.
Turut hadir dalam mengikuti worshop BPK RI di Makassar, Kepala BKAD drh Suyadi, Kepala Inspektorat Drs H Abdul Hamid dan Kabag Tupim dan Protokol Setda HSU Adi Lesmana.(jejakrekam)
Penulis : Yusuf
Editor : Didi G Sanusi
Yusuf : Yusuf