ACT

Parpol Dikuasai Pemilik Modal, Kans PNS Nyaris Tertutup di Dunia Politik

0 120

SEJAK era Reformasi 1998, tercatat sudah 4 kali digelar pemilihan umum (Pemilu) dimulai pada 1999, 2004, 2009 hingga terakhir 2014. Namun, even pilihan rakyat ini justru berubah menjadi ajang pamer kekuatan para pemilik modal besar yang mengendalikan partai politik (parpol) serta lembaga perwakilan yang dipilih dalam lima tahun sekali itu.

HAL itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007-2012, Prof DR Abdul Hafiz Anshari yang mengaku miris dengan fenomena politik yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, karena lembaga perwakilan serta partai politik (parpol) nyaris seluruhnya dikuasai para pemilik modal besar.

“Sejak era reformasi, sudah beberapa kali pemilu digelar. Dari segi pelaksanaan, tentu Indonesia sudah berpengalaman dalam melaksanaan pemilu. Begitupula, regulasi atau peraturan perundang-undangan juga terus dievaluasi demi pesta lima tahuan itu bisa ke arah yang lebih baik,” ujar Hafiz Anshari kepada jejakrekam.com, Minggu (26/3/2017).

Namun, menurut dia, faktanya di lapangan justru bertolak belakang dengan keinginan para pembuat regulasi dengan memasang rambu-rambu atau pagar yang tinggi untuk menangkal tindakan curang yang mengurangi kualitas pemilu. “Inilah yang paling riskan di lapangan. Sebab, pola-pola money politics (politik uang) di tengah masyarakat berkembang hingga merasuk pelosok pedesaan. Padahal, pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu dimaksudkan untuk merekrut pemimpin yang berkualitas, tapi faktanya justru mereka yang memiliki kemampuan finansial besar yang justru paling mengemuka,” tutur guru besar IAIN Antasari Banjarmasin ini.

Realitas semacam ini diakui Hafiz Anshari, terutama di lapangan sangat sulit dihindari ketika para pengusaha atau pemilik modal, khususnya kalangan orang berduit justru menjadi bagian terpenting dalam sistem dan dinamika politik Indonesia. “Ya, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan merupakan salah satu contohnya. Bukan rahasia umum lagi, jika banyak pengusaha atau kalangan pemodal yang menjadi ketua parpol,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel periode 2006-2011 ini.

Walhasil, kata Hafiz Anshari, sehebat apapun orang atau figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi tanpa ditopang pendanaan yang cukup, akan sulit berhasil menjadi orang terpilih. “Bahkan, menjadi calon kepala daerah atau anggota parlemen saja sudah susah. Inilah yang patut dipikirkan ke depan, agar terus terjadi perbaikan dalam sistem kepemiluan kita,” ucapnya.

Mantan calon Wakil Gubernur Kalsel pada Pilkada 2010 ini mengakui pembatasan hak-hak politik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang terakomodir dalam regulasi terbaru, seperti ketika hendak mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota diwajibkan harus mundur. “Padahal, dalam aturan yang dulu, para PNS itu jika mencalonkan hanya diharuskan izin atau mengambil cuti. Sekarang, mereka harus mundur total. Ini yang membuat peluang bagi para PNS yang berkualitas menjadi terbatas akibat aturan yang dibuat,” tutur Hafiz Anshari.

Ia mengatakan untuk pencalonan sebagai anggota DPR atau DPRD memang cukup rasional bagi PNS untuk mengundurkan diri, karena harus menjadi anggota partai politik (parpol). “Tapi, justru saat para PNS mencalonkan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga independen, juga diwajibkan mundur. Ini juga menjadi kendala bagi para PNS untuk berkiprah dalam dunia politik di Indonesia,” kata Hafiz.

Dengan kondisi itu, doktor sejarah perabadan Islam UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta ini memastikan  membuat orang-orang potensial di kalangan PNS yang terbukti berpengalaman di pemerintahan serta memiliki pendidikan yang tinggi, tanpa ditopang finansial yang cukup menjadi tertutup dalam dunia politik. “Kesan saya justru kiprah para PNS hampir-hampir sudah tertutup dalam dunia politik di Indonesia. Hampir tak ada lagi lembaga yang dipilih rakyat bisa diikuti para PNS.  Padahal, esensi dalam sebuah pemilu itu adalah memilih pemimpin yang berkualitas, tapi faktanya justru tak sesuai harapan karena lagi-lagi didominasi orang-orang berduit,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis   :  Didi G Sanusi

Foto       :   Liputan6.com

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.