INI menjadi kabar gembira bagi para guru honorer di SMA dan SMK yang diambilalih Pemprov Kalimantan Selatan dari pemerintah kota dan kabupaten. Dipastikan pada awal April 2017 nanti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan segera membayar hak-hak para pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil (PNS) ini.
KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi mengatakan para tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK serta pendidikan khusus non PNS yang diambilalih pemerintah provinsi akan segera dibayar. “Mengenai besaran honor yang akan dibayar, terlebih dulu meminta izin gubernur dan sekretaris daerah. Saya tak mau membeberkannya ke publik, terkecuali telah mendapat izin dari atasan,” ujar Yusuf kepada wartawan di Banjarbaru, Rabu (22/3/2017).
Ia memastikan pada akhir Maret 2017, gaji honorer akan segera ditransfer ke rekening masing-masing para guru honorer dan tenaga kependidikan non PNS. “Ya, bisa dibayar dua atau tiga bulan. Kalau pertengahan Maret 2017, berarti dibayar dua bulan, kalau sampai akhir Maret hingga awal April, berarti ditransfer langsung tiga bulan,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Yusuf mengingatkan agar tenaga pendidik dan kependidikan yang belum melengkapi data pendukung dipastikan tak akan dibayar. Data dukung, menurut dia, seperti pernyataan dari pihak sekolah terkait kebenaran status honorernya. “Jika tak ada data dukung tersebut, tak akan kami bayarkan,’’ tegas Yusuf.
Ia berdalih terlambatnya pembayaran gaji guru honorer tenaga pendidik dan kependidikan dikarenakan data penunjang tersebut masih banyak tak lengkap. Alhasil, Pemprov Kalsel pun tak berani membayarkan gaji honorer tersebut. Tak hanya itu, Yusuf mengatakan rekening bank para tenaga pendidik dan kependidikan calon penerima pun hingga saat ini banyak yang tak punya. “Ini salah satu yang menjadi kendala belum bisa dibayarkannya gaji para honorer. Makanya, mereka (honorer, red) juga harus tertib administrasi,’’ kilahnya.
Data terakhir setelah verifikasi ulang jumlah tenaga honor ini mencapai 5.215 orang. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan sebelumnya sebanyak 6.229 orang. Yusuf menjelaskan ada beberapa alasan yang mempengaruhi jumlah tersebut. Salah satunya, adalah ada data tenaga honor yang sudah pensiuan, tapi masih dimasukkan kembali. “Selain itu, juga ada satu guru yang mengajar di dua sekolah, datanya masuk kedunya sehingga mempengaruhi jumlah guru,” ucap Yusuf.
Untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada tenaga honorer, Pemprov Kalsel memastikan bakal menambahkan melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). “Kami harap para honorer jangan resah lagi, sebab, ketika administrasi lengkap, kami pun akan mencairkan,” ujarnya.
Bahkan, menurut dia, Pemprov Kalsel memberi peluang seluas-luasnya kepada pemkab atau pemkot untuk memberikan gaji tambahan kepada tenaga kontrak. Sebab, kewenangan sekolah meskipun berada di provinsi namun tetap menjadi milik daerah masing-masing. Ia menambahkan, pemkab atau pemkot bisa memberikan gaji tambahan kepada para guru di masing-masing daerah. Caranya, dengan sistem hibah dari pemkab atau pemkot kepada Pemprov Kalsel.
“Yang sudah lampu hijau mau menghibahkan ini adalah dari Pemkab Tanah Bumbu Silahkan kalau pemkab mau begini, tapi caranya dengan hibah. Setelah dihibahkan nanti Disdikbud Provinsi Kalsel yang membayarkan kepada guru di daerah terkait,’’ beber Yusuf.
Terpisah, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Abdul Haris Makkie meminta kepada para guru honorer tak perlu cemas lagi dengan kabar dicairkannya gaji honorer. Ia memastikan Pemprov Kalsel selaku penerima kewenangan tetap akan membayarkan hak para guru ataupun tenaga kontrak di sekolah tersebut. “Makanya, para guru honorer, kami minta bersabar dulu,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi GS
Foto : Sinar Berita.com