Walikota Banjarmasin : Swastanisasi RS Sultan Suriansyah, Artinya Berhutang

0

WACANA swastanisasi yang berhembus kencang dari Balai Kota Banjarmasin untuk kelanjutan proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah, justru diartikan dengan menggandeng pihak ketiga untuk meminjamkan dana penuntasan gedung itu hingga 2019 nanti.

WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina justru menepis jika swastanisasi itu diartikan dengan kerjasama operasional (KSO) RS Sultan Suriansyah nanti dikelola pihak ketiga, bukan lagi di tangan pemerintah kota.

“Tidaklah (diswastakan) pengelolaannya. Salah pemahaman saja itu,” ujar Ibnu Sina kepada wartawan di Balai Kota Banjarmasin, Senin (13/3/2017). Ia mencontohkan pemerintah kota bisa meminta untuk mengerjasamakan penyelesaian pembangunan RS Sultan Suriansyah di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan itu dengan pihak swasta, bukan berarti akan diswastanisasi. “Ya, bisa istilahnya berhutang,” ucap Ibnu Sina, cepat-cepat meninggalkan wartawan.

Sedangkan, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin, Hamli Kursani mengungkapkan rencana kerjasama dengan menggandeng pihak swasta untuk kelanjutan pembangunan RS Sultan Suriansyah yang sudah dibiayai selama tiga tahun, sejak APBD 2015, 2016 dan 2017.

“Untuk target penyelesaian RS Sultan Suriansyah pada 2019 memang cukup berat bagi APBD Banjarmasin. Ya, karena biaya yang dibutuhkan lebih Rp 140 miliar lagi diangarkan dalam dua tahun tersisa yakni pada 2018 dan 2019 itu,” tutur Hamli.
Di mata dia, idealnya tiap tahun sepatutnya dialokasikan dana Rp 40 miliar sejak 2015. Hanya saja, Hamli melihat banyak program pembangunan lain yang harus dikesampingkan.

Rencana Pemkot Banjarmasin ingin memasukkan dana swasta demi penyelesaian target pembangunan fisik RS Sultan Suriansyah yang berada berdekatan dengan sungai Martapura tersebut mendapat reaksi DPRD setempat.
Begitupula, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali mengingatkan pemerintah kota akan perjanjian kesepahaman atau tandatangan kesepakatan MoU tentang pembangunan RS Sultan Suriansyah tersebut.
“Sudah disepakati bersama dewan, sepenuhnya pembangunan RS itu bersumber dari APBD, yakni, selesai target 2019 dengan biaya multiyears atau tahun jama,” papar Iwan Rusmali. Ia menegaskan DPRD akan tegas menolak selain dana pemerintah untuk menyelesaikannya. “Jadi, kita minta pemerintah kota memegang kometmen itu, jangan sampai dilanggar,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis  : Fadel Karli

Editor    : Didi GS

Foto      : Skycraper.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.