GARA-gara dana terkuras dalam APBD Banjarmasin untuk dialokasikan bagi pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan Rantauan Keliling (RK) Ilir, Banjarmasin yang ditarget harus rampung pada 2019, banyak alokasi anggaran megaproyek bernilai jumbo harus dikalahkan.
SEBAB, ada satu megaproyek yang dikelola PDAM Bandarmasih yakni pembangunan embung senilai Rp 300 miliar, dari awalnya bernilai Rp 841 miliar di kawasan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, harus tertunda atau dipangkas anggarannya.
“Bayangkan, tiap tahun dari APBD Banjarmasin untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah dialokasikan dana sebesar Rp 40 miliar. Dana untuk rumah sakit ini terpaksa mengalahkan rencana penyertaan modal ke Bank Kalsel serta pembangunan embung PDAM Bandarmasih,” ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin, Hamli Kursani kepada wartawan di Balai Kota, Senin (6/3/2017).
Nah, menurut dia, jika dana selalu diporsir untuk menuntaskan megaproyek fasilitas kesehatan sekelas RS Sultan Suriansyah terpaksa ditunda, dikhawatirkan nantinya memicu polemik di tengah masyarakat Banjarmasin.
“Misalkan nanti alokasi dana untuk RS Sultan Suriansyah ini dijatah Rp 70 miliar per tahun, pasti akan ada pihak yang mengerutu. Sebab, ada banyak lagi program pembangunan di kota yang tidak bisa terlaksana,” tuturnya.
Dengan komposisi APBD Banjarmasin yang hanya Rp 1,5 triliun, Hamli melihat jika nantinya dibutuhkan dana berkisar Rp 142 miliar untuk penyelesaian proyek fisik RS Sultan Suriansyah dalam desain multiyears (tahun jamak) pada 2018-2019, tentu akan membebani kemampuan keuangan daerah. “Memang betul ada nota kesepahaman antara DPRD dengan Pemkot Banjarmasin soal penyelesaian proyek fisik RS Sultan Suriansyah hingga 2019 nanti. Tapi, kondisi itu juga harus mengukur kemampuan keuangan daerah,” ucap mantan Asisten I Pemkot Banjarmasin ini.
Nah, wacana untuk menggandeng pihak swasta dalam menggarap sisa proyek fisik yang ada di RS Sultan Suriansyah, dinilai Hamli justru akan meringankan beban APBD Banjarmasin. Terlebih lagi, sinyal suntikan dana dari Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah belum terlihat jelas.
“Jadi, percepatan pembangunan RS Sultan Suriansyah memang perlu menggandeng pihak swasta. Jadi, terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banjarmasin benar-benar terealisasi tanpa harus membebani keuangan daerah,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Fadel Karli
Editor : Didi GS
Foto : Family Net