DESAKAN agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2011 yang digaungkan Perkumpulan Petani, Pedagang, dan Industri Rotan (PEPPIRKA), hingga kini ternyata belum direspon pemerintah pusat di Jakarta.
KETUA Umum DPP PEPPIRKA, Muhammad Irwan Riadi mengungkapkan gerakan untuk pencabutan larangan ekspor rotan asal Kalimantan ke pasar dunia, sudah cukup gencar dilakukan dengan menggelar audensi di daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“Bahkan, surat dari Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang meminta agar Permendag Nomor 35 Tahun 2011 dipertimbangkan agar dicabut, yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, ternyata belum dijawab dengan baik. Padahal, menteri asal Partai Nasdem ini mengusung isu restorasi Indonesia,” ujar Irwan Riadi di Banjarmasin, Senin (6/3/2017).
Mirisnya, menurut dia, dari surat balasan Mendag Enggartiasto Lukita kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor sangat memiriskan kondisi para pelaku perkebunan, perdagangan dan industri rotan di Kalimantan. “Dalam suratnya, jelas Mendag Enggartiasto menyatakan belum dapat mempertimbangkan permohonan untuk membuka kran ekspor rotan,” kata Irwan.
Ia mempertanyakan komitmen dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin membantu wong cilik seperti dalam janji kampanye pemilihan Preside-Wapres RI pada 2014 silam itu, justru belum juga terealisasi, khususnya membantu para pelaku rotan di Kalimantan. “Bukankah untuk merestorasi Indonesia itu salah satu caranya adalah membangkitkan perkebunan, perdagangan dan industri rotan di Kalimantan demi menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat? Padahal, kondisi para petani, pedagang dan industri rotan di Kalimantan saat ini masih bertahan dengan kondisi yang terus terhimpit gencarnya industri rotan sentetis di dalam negeri,” tuturnya.
Ia mengajak dengan sikap pemerintah pusat yang belum mengakomodir keinginan para pelaku rotan di Kalimantan untuk bersabar. “Sekarang, anugerah yang diberikan Tuhan bagi Kalimantan yang kaya dengan sumber daya perkebunan seperti rotan sepertinya belum dipandang serius oleh pemerintah pusat,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Foto : One News