PENGGODOKAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio Televisi Republik Indonesia yang merupakan produk hukum inisiatif Komisi I DPR RI, terus diperdalam. RUU yang sudah lama dibahas sejak 2014 itu, dimaksudkan untuk memperkuat lembaga penyiaran milik pemerintah seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
GAGASAN revitalisasi dan transformasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang disemat RRI dan TVRI harus didukung penuh, di tengah tantangan berat praktik industrisasi media, konglomerasi dan monopoli informasi yang didominasi segelintir pemilik media dan elit politik. Terlebih lagi, penerapan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dalam praktiknya di lapangan, juga mendapat tantangan serius.
“Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informasi, termasuk tentunya isu-isu penyiaran tentu perlu mendapat gambaran dari berbagai pihak, termasuk menggali informasi dan pengalaman dari sebuah stasiun televisi terbesar di kawasan Timur Tengah, Al Jazeera,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha dalam komunikasi via whatsapp (WA), usai bertemu dengan Acting Director Mustofa Saug dan Head of Public and Relation Al Jazeera, Mr Mohammad di Doha, Qatar, Rabu (1/3/2017).
Menurut Syaifullah, posisi stasiun televisi berpengaruh di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah Al Jazeera dengan segudang pengalamannya di dunia broadcasting (penyiaran) bisa memperdalam RUU Radio Televisi Republik Indonesia yang tengah digodok Komisi I DPR RI.
“Kami memandang posisi Qatar di dunia internasional, terkhusus lagi di kawasan Timur Tengah adalah mitra strategi Indonesia. Makanya, kunjungan ke Al Jazeera itu dimaksudkan untuk mendapat data dan informasi mengenai sarana dan prasarana, khususnya penerapan kebijakan digitalisasi dan hal-hal dunia penyiaran yang berguna untuk diterapkan di Indonesia,” tutur Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI ini.
Syaifullah mengungkapkan dari pengalaman Al Jazeera itu bisa nantinya diterapkan untuk penguatan posisi TVRI di tengah industrisasi media yang berlangsung di Indonesia. “Kami ingin memperkuat keberadaan LPP baik RRI maupun TVRI di tengah persaingan antar media yang begitu sengit di Indonesia,” tandas Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Foto : Dokumen Syaifullah Tamliha