Foto : Ilmu dasar.com
KEJAM dan bengis menjadi ciri khas era pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di Banjarmasin yang menjadi pusat kota Pulau Kalimantan warisan kolonial Belanda. Walau terhitung hanya tiga tahun sejak 1943 hingga 1945, toh goresan penuh darah ditorehkan Jepang selama menguasai sebagian bumi Borneo.
PEMBANTAIAN Gubernur Borneo, Dr Bauke Jan Haga dan komplotannya yang dicap Tentara Dai Nippon, Jepang sebagai pemberontak, pada Mei 1943 menjadi tonggak awal penerapan politik fasisme. Sebuah paham nasionalisme radikal dan politik otoriter dipaksakan penguasa tunggal Jepang di Borneo, W Okamoto yang dibantu seorang dokter gigi Jepang dan telah lama berdomisili di Banjarmasin, Dr Shogenji. Produk hukum warisan Banjar Raad (Dewan Banjar) dan era Kolonial Belanda diganti dengan hukum berbau militer.
Tim editor Sejarah Banjar, M Suriansyah Ideham dan kawan-kawan menggambarkan W Okamoto ditopang balatentara Dai Nippon menetapkan Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Borneo. Mereka menetapkan Borneo Miniseibu (Hokatsu Kuiki Syu-Kai) atau Dewan Borneo Selatan yang berpusat di Banjarmasin.
Saat itu, tercatat pada 1944 sebanyak 110 ribu penduduk yang harus dikontrol Banjarmasin Syi (Pemkot Banjarmasin). Sebagai ibukota, Banjarmasin dibagi dalam 19 son (kampung) yang melebar hingga ke Berangas (sekarang masuk Kabupaten Barito Utara), di luar dari kawasan Hulu Sungai dan Kapuas-Barito.
Sebagai Ketua Dewan Borneo Selatan (Borneo Miniseibu) dipercayakan kepada Yamaji Taisya dalam membantu pemerintahan militer yang dijalankan W Okamoto. Dari Borneo Miniseibu, kontrol terhadap wilayah yang ada di Kalimantan lebih diperketat mencakup Pontianak Syu, Balikpapan Syu dan Tarakan Syu.
Guna meredam perlawanan pribumi, Jepang juga membentuk Panitia Pemerintahan Civil (PPC) di bawah kendali M Roesbandi. Dalam Borneo Miniseibu juga direkrut tokoh-tokoh pergerakan yang menentang Kolonial Belanda, seperti Merah Nadalsyah, H Amin, Asj’ari, Thio Thiaw Hong, Edoeard Kam, Anang Imran, H Oesman Amin, MH Tjang, dan Mr Roesbandi.
Masih dalam buku Sejarah Banjar, gerakan politik ala Negeri Matahari Terbit ini juga bermuatan penguasaan sektor-sektor ekonomi di Tanah Kalimantan. Sedikitnya, tercatat ada 10 perusahaan yang didirikan Jepang seperti Mitsui Bussan yang bergerak dalam pabrik gula, Mitsubishi Ka Bushiki Kaisha yang mengatur tata niaga kayu, Toyo Menka Kaisha menititikberatkan pada pengelola pabrik tekstil, serta Nomwa Teindo Kabushiki Kaisha yang menguasai perdagangan karet Kalimantan.
Di era pendudukan Jepang ini, didirikan pabrik peleburan besi di Gunung Bajuin, Ketapang, Pelaihari, tambang mangan di Tarni, penambangan intan di Rancah Sing Cempaka, kemudian pabrik kertas di Sungai Bilu, dan pabrik tekstil di Muara kelayan, keramik di Rantau, serta minyak getah di Kandangan. Bahkan, pabrik kondom juga didirikan di Hulu Sungai yang terbuat dari karet untuk keperluan seksual tentara Dai Nippon.
Sebagai corong Jepang di pusat episentrum Kalimantan, diterbitkan koran Borneo Simboen yang dikendalikan Watanabe di Banjarmasin, sebagai propaganda politik fasisme. Sebab, selama Jepang menduduki tanah Banjar, penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa wajib di sekolah, termasuk penghormatan bendera Matahari Terbit (Kyokujitsu-ki) menghadap ke arah Tokyo (Kekaisaran Jepang) jadi sebuah keniscayaan bagi anak negeri.
Hal ini juga mendapat penentangan dari kaum ulama di Tanah Banjar yang menganggapnya sebagai hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Satu kata bagi kaum pergerakan yang menuntut kemerdekaan makin menggema di Tanah Banjar. Terlebih lagi, janji pemberian kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pernah disuarakan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso yang berkuasa pada 1944-1945.
Semangat anti kolonialisme makin membuncah ketika DR Mohammad Hatta datang ke Banjarmasin pada Juli 1945. Waktu itu, sang proklamator ini direncanakan akan berpidato di Gedung Osaka Gekijo yang semula bekas Bioskop Rex milik Belanda (sekarang jadi Toserba Barata atau eks Gedung Bioskop Ria) di Jalan HM Hasanuddin HM, Banjarmasin. Namun, ternyata gagal.
Hal ini dikarenakan intervensi kuat dari pemerintahan militer Dai Nippon di Banjarmasin. Baru pada pukul 24.00 Wita, Hatta bisa berorasi mengobarkan semangat kemerdekaan di hadapan ratusan rakyat Kalimantan, di halaman rumah besar yang dulu adalah kantor Nahdlatul Ulama (NU) di kawasan Jalan HM Hasanuddin HM.
Bahkan, ketika AA Hamidhan yang merupakan utusan dari Kalimantan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta, yang langsung menyaksikan prosesi pembacaan proklamasi duo pendiri bangsa, Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, tak bisa mengabarkan berita gembira itu ke Banua. Miniseibu Choka (Walikota Banjarmasin) bersama Pemimpin Umum Borneo Simboen Watanabe melarang wartawan senior AA Hamidhan, dengan ancaman pembunuhan jika nekat menyiarkan kemerdekaan RI. Hal ini membuat AA Hamidhan serta tokoh-tokoh pergerakan Banua, lebih memilih ‘tiarap’.
Menurut sejarawan Banjar, Wajidi, siaran Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 itu dirilis pertama kali oleh surat kabar Borneo Simboen edisi Kandangan pimpinan A Basuni, usai mendapat informasi dari kantor Berita Jepang Domei yang menerima berita dari kantor Domei Jakarta. Baru kemudian, Borneo Simboen edisi Banjarmasin pimpinan AA Hamidhan terbitan Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 atau 26 Agustus 1945 menjadikan headline tentang pengangkatan Kepala Negeri Indonesia Merdeka dan Bentuk Indonesia Merdeka.
Mantan wartawan Banjarmasin Post, Hasby Mahbara mengomentari pergerakan politik dan perjuangan di era Belanda dan Jepang itu yang patut ditiru adalah semangat juangnya. “Semangat mereka ini yang mampu memecahkan hal-hal yang dianggap tak mungkin. Apalagi, saat itu, kontrol pemerintahan Jepang sangat keras, tapi bisa dilawan dengan semangat,” ujar Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (YLK) Kalsel ini.(jejak rekam)
Penulis : Didi G Sanusi
Foto : Ilmu Dasar.com
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2017/02/25/didirikan-pabrik-banjarmasin-dibagi-jepang-dalam-19-kampung/,markas Jepang di banjarmasin