Menghidupkan Kembali Ruh Kota Sungai ala Thomas Karsten

Foto : Musuem Troppen Belanda

HERMAN Thomas Karsten, seorang arsitek jebolan Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoogeschool) Delft, Belanda, pernah merancang tata kota Banjarmasin yang apik dibelah Sungai Martapura. Pola kanalisasi dan normalisasi sungai, jadi jurus jitu sang arsitek ini ketika diminta Presiden RI pertama, Soekarno menata 11 kota baru di era kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

DOKUMEN cetak biru Thomas Karsten yang merupakan pendiri Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dijadikan Effendi Ritoga sebagai rujukan dalam menata Banjarmasin yang dimulai dari sungainya. Walikotamadya Banjarmasin periode 1984-1989, usai menggantikan pendahulunya Kolonel Komaruddin (1978-1984), langsung menggeber penataan sungai ala teknologi pasang surut Belanda. Konsep kanalisasi sungai, rumah panggung, jalan dibelah sungai adalah rekomendasi sang arsitek itu.

Sebagai seorang arsitek, Karsten yang sudah lama tertarik dengan aspek kehidupan masyarakat Hindia Belanda ini, memilih menetap di Indonesia, hingga digelari Blijver alias penetap.  Visioner Karsten dalam konsep tata kota dikenal dengan Kota dan Kampung, Perumahan Rakyat, Kampong Verbetering. Nah, konsep kawasan khusus yang tidak disatukan dengan kawasan lain menjadi buah idenya, seperti diterapkan dalam konsep tata jalan dan sungai di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Konsep ala Karsten ini membuat Ritonga yang merupakan jebolan Akademi Militer (dulu Akabri) jurusan zeni (teknik sipil-militer) ini sadar betul, kontur dan tofografi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini dikelilingi sungai yang mengular. “Sungai Banjarmasin ini yang menjadi model kota yang indah. Rasanya, hanya ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki sungai yang membelah kota,” ucap Effendi Ritonga saat berbincang dengan penulis, beberapa waktu lalu.

Purnawirawan Brigader Jenderal TNI AD ini membidik kawasan Jalan Achmad Yani yang menjadi pintu gerbang kota arah Bandara Syamsudin Noor untuk dibenahi sungainya. Kemudian, kawasan Soetoyo S (Teluk Dalam) yang mengarah ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebagai gerbang arah laut, hingga kawasan Jalan Belitung yang masuk dalam blueprint Thomas Karsten jadi panduannya. Kiri-kanan jalan yang terdapat sungai dilebarkan, agar sirkulasi air benar-benar terjaga, sehingga ancaman banjir bisa terhindarkan.

Gerakan Banjarmasin Kota Berintegrasi yang merupakan akronim dari Bersih, Indah, Tertib, Segar dan Serasi jadikan Effendi Ritonga sebagai modal untuk mengembalikan kearifan lokal sungai sebagai wajah sejati kota. “Banjarmasin itu tak bisa dipisahkan dengan budaya sungainya. Ini merupakan ruh kota yang harus ditangkap,” kata Effendi.

Tak mengherankan, jika mantan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini pun menitikberatkan pentingnya menjaga sungai di ibukota Banjarmasin. Betapa tidak, degradasi sungai di Banjarmasin terus melaju. Mengutip data Dinas Kimpraskot Banjarmasin pada 1997, terdapat 117 aliran sungai besar, sedang dan kecil. Lalu, pada 2002  berkurang menjadi 70 sungai, dan 2004 terkorting lagi akibat penghilangan sengaja, hanya 60 aliran sungai.

Bahkan, data dari Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin (sebelum di-regrouping ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), mencatat dari 71 sungai, yakni dua sungai besar, tujuh sungai sedang, 30 sungai kecil, dan 32 anak sungai. Total panjangnya 120.235 meter dengan lebar sungai berkisar enam hingga 1.200 meter. Namun, sebagian kondisinya rusak parah, bahkan nyaris mati. Bandingkan dengan film dokutmenter Belanda yang dibuat pada 1925-1928, Banjarmasin digambarkan sebagai Venesia di Hindia Belanda.

Mengapa sungai jadi urat nadi? Dalam kamus Effendi Ritonga, sungai di Banjarmasin adalah roda penggerak perekonomian kota karena kebanyakan pasar-pasar besar seperti Pasar Sudimampir, Pasar Baru, Pasar Lima, dan pasar lainnya berada di tepian sungai sebagai akses bongkar muat barang. Bukan hanya itu, Effendi Ritonga bermimpi di ruas Jalan Achmad Yani dan Jalan Sutoyo S itu, kehidupan moda transportasi sungai seperti klotok, kapal hingga jukung masih bisa hidup di tengah program ‘daratisasi’ pelebaran jalan. Ya, kota air itu yang menjadi andalan Effendi Ritonga sebagai destinasi wisata yang berada dengan kota-kota lain, layaknya rancangan awal Thomas Karsten.

Kondisi sungai di Banjarmasin yang sudah tercemar logam berat dan tak lagi layak jadi bahan baku air leding juga pernah diakui almarhum Walikotamadya Riduan Iman periode 1971-1973. Pernah dia bercerita ketika tengah galak-galaknya membangun jaringan pipa dari PAM Bandarmasih (sebelum menjadi PDAM), pipanisasi yang berasal dari dana pusat dipusatkan di beberapa titik di pusat kota seperti di Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Sudirman dan kawasan Jalan Achmad Yani.

Dus, Effendi Ritonga sadar betul, di era Walikota Besar Mansur (1945-1950), diteruskan Aidan Sinaga (1950-1958), Burhan Afhani (1958-1960), kemudian H Horman (1960-1965), H Adenan (1965) hingga H Hanafiah ditunjuk jadi walikotamadya (1967-1970), Riduan Iman (1971-1973), hingga akhirnya “diberhentikan” Gubernur Kalsel Soebardjo dengan menunjuk Asful Anwar sebagai pejabat sementara walikotamadya pada 1973-1974. Lalu, Sidik Susanto (1974-1978), dilanjutkan Kolonel Komaruddin (1978-1984) dengan bangunan monomentalnya berupa masjid-masjid di Banjarmasin, selalu punya program unggulan untuk melayani warga kota.

Dalam rancang bangun ala Thomas Karsten itu, Ritonga mengatakan zona Banjarmasin itu terbagi dalam dua kawasan yakni openspace (ruang terbuka) di kawasan seputar Sungai Martapura, dan jalur hijau yang harus bebas dari segala macam bentuk bangunan.

Nah, pelarangan ini jelas untuk menyelamatkan daerah aliran sungai sebagai ruang terbuka. Meski begitu, saran Thomas Karsten agar rumah-rumah lanting dipertahankan sebagai benteng penangkal ombak sungai menghantam bibir atau daratan juga diterapkan era Effendi Ritonga. Sayangnya, kini rumah lanting sudah ‘enyah’ dari pusat kota, kini hanya bisa disaksikan di kawasan Muara Kuin, Seberang Masjid, Teluk Tiram, Basirih dan sebagian besar ada di kawasan Mantuil.

Ya, impian Ritonga tentu tak muluk. Ia mengungkapkan potensi Banjarmasin bisa seperti Venezia di Italia, atau minimal Kota Bangkok, Thailand, akan terwujud jika berhasil memanfaatkan sungai-sungainya sebagai objek wisata yang digandrungi turis mancanegara. Apalagi, Ritonga juga mengaca pada nilai historis Banjarmasin yang merupakan bandar besar di Tanah Borneo sejak 24 September 1526, terbukti dengan pelabuhan besar yang berada di mulut sungai Barito, seperti di kawasan Kuin, Basirih hingga meluas ke kawasan Kelayan.

Berbasis militer yang menjunjungi tinggi dispilin, Ritonga juga sempat menerapkan denda bagi pembuang sampah dan puntung rokok sembarangan di tempat umum, terlebih lagi menjadikan sungai sebagai bak sampah raksasa, jelas-jelas akan disanksi bagi para pelanggar.

Begitu era Ritonga berakhir, Walikotamadya Banjarmasin Sadjoko dua periode memimpin Balai Kota (1989-1999), juga mengangkat program kota berbasis sungai dengan meluncurkan akronim Kota Air (Aman, Indah, dan Rapi). Lagi-lagi, Sadjoko ingin turis berdatangan ke Banjarmasin dengan view sungainya. Meski di satu sisi, Sadjoko juga memoles Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, dengan tumbuhnya industri dan pasar-pasar, lagi-lagi berada di pinggiran sungai.

Mantan Wakil Walikota Banjarmasin, Alwi Sahlan pun mengakui konsep kota berbasis sungai ini yang jadi pegangan di eranya bersama Walikota HA Yudhi Wahyuni. Hanya saja, bedanya di era Yudhi Wahyuni yang meneruskan program mendiang Walikota Sofyan Arpan, lebih memfokuskan pada pembangunan siring di sepanjang Sungai Martapura meniru konsep kota-kota di Eropa dengan waterfront city.

“Setidaknya, kami sudah memulai untuk mengembalikan fungsi sungai di Banjarmasin, meskipun belum maksimal,” tutur Alwi Sahlan. Namun, impian Thomas Karsten yang dihidupkan kembali Effendi Ritonga, sepertinya belum terwujud, ketika sungai-sungai yang ada di Banjarmasin justru seperti dipandang sebelah mata.(jejakrekam)

 

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi