REVOLUSI Hijau Bumi Banua ala Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor ingin diwujudkan dalam bentuk gerakan nyata dengan mengembalikan rehabilitasi hutan dan menekan degradasi lahan-lahan kritis akibat dikepung aktivitas pertambangan di Banua.
KOMITMEN itu diwujudkan dalam penandatangan perjanjian kerjasama penanaman pohon sejumlah instansi yang terlibat guna menyokong Revolusi Hijau Bumi Banua di Hotel Banjarmasin Internasional, Kamis (23/2/2017) malam.
Dalam rapat koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Pembenihan Tanaman Hutan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Mintarjo MA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel HM Yusuf Effendi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel H Nor Fahmi, Dinas Kehutanan Kalsel, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kepala BP2LHK Barito Kalsel Zainal Abidin, Setdakab Hulu Sungai Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru, turut urun bicara.
“Frekuensi bencana alam meningkat di daerah, hal itu hanya mampu bisa daerah aliran sungai (DAS) dikembalikan seperti kondisi semula. Caranya, ya dengan kembali menghijaukan kawasan itu,” ujar Mintarjo.
Untuk program penghijauan kembali DAS yang ada di Indonesia, Mintarjo mengatakan pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana Rp 1 triliun, sehingga Pemprov Kalsel perlu menyuntikkan dana tambahan mencapai Rp 300 juta. “Untuk program penanaman pohon kembali di DAS yang ada, perlu kegiatan yang terukur dengan melibatkan peran serta semua stakeholder, khususnya masyarakat di sekitar DAS. Termasuk pula perlu disiplin perencanaan tata ruang dan sumberdaya alam,” tegasnya.
Sedangkan, Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito Zainal Abidin mengungkapkan, lahan kritis di wilayah kerja BPDASHL Barito seluas 1,2 juta hektare, hingga kini terus diupayakan untuk dikendalikan. “Penanaman pohon diharapkan dapat menghambat laju degradasi lahan pada DAS Barito untuk peningkatan kesehatan DAS, peningkatan mutu lingkungan dan menambah ekonomi masyarakat,” katanya.
Dia mencontohkan dengan pemanfaatan hasil tanaman berupa buah, bunga, biji, ayu, oksigen, air, dan estetika (ekowisata). “Kapasitas produksi bibit pohon untuk tahun 2017 ditarget 2,25 juta batang yang melayani berbagai pihak termasuk masyarakat luas,” katanya.
BPDASHL Barito, beber dia, menjamin ketersediaan bibit berkualitas sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan hutan tanaman, untuk aktivitas produk maupun rehabilitasi hutan. “Bibit bermutu tinggi mempunyai adaptasi lebih, meningkatkan kualitas tegakan, tahan terhadap hama penyait serta memperpendek daur pemanenan,” ucapnya.
Menurutnya, setiap HPH ditarget 100 ribu batang pohon. “Lahan tanam telah dipersiapkan termasuk pemeliharaan pohon dan bibit pohon melalui persemaian permanen yang berada di Banjarbaru, Kotabaru, dan Kandangan,” ujarnya.
Ia menyebut penanaman 5.000 ribu batang pohon setiap hari atau 80.000 ribu batang pohon hingga akhir 2017, dengan lahan 80 ribu hektare di Kalimantan Selatan. Sebab, lahan kritis seluas 1,2 juta hektare di Kalimantan Selatan sudah masuk kategori kritis dan sangat kritis.”Luasan lahan kritis belum bisa diimbangi dengan kegiatan pendanaan APBN untuk memperbaiki penanaman pohon atau hanya 600 ribu lahan saja yang bisa tercover,” katanya. Untuk itu, menurut dia, bibit pohon yang disebar sebanyak 750 batang untuk Hulu Sungai Selatan, 500 batang pohon bagi Kotabaru serta 1.000 bibit pohon ditanam kembali di Banjarbaru.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Foto :BPDAS Barito