ANGKA kemiskinan di Indonesia untuk penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 28,01 juta orang atau 10,86 persen. Hasil survei BPS ini pada Maret 2016, diklaim berkurang 0,50 juta orang dibanding pada September 2015 yang menembus angka 28,51 juta orang atau 11,13 persen.
POPULASI penduduk miskin di Indonesia itu, diakui Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan, HM Syarbani Haira merupakan sebagian besar adalah warga nahdliyin. “Mayoritas adalah warga NU, terutama yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan lainnya,” ucap Syarbani Haira di Banjarmasin, Senin (20/2/2017).
Terlebih lagi, dari angka kemiskinan versi BPS itu ternyata komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Sedangkan untuk komoditas bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Sadar akan kondisi itu, Syarbani mengakui pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menawarkan program peningkatan wirausaha dan peluang usaha bagi warga NU seluruh Indonesia. Hal ini diberikan pemerintah pusat atas jasa NU sebagai pendiri bangsa dan menjaga kondisi negara tetap damai.“Oleh PBNU memang sempat dikumpulkan untuk menangkap peluang usaha yang ditawarkan pemerintah. Namun, rupanya masih belum ada titik temu, sehingga dikembalikan ke daerah masing-masing untuk melihat kondisi yang ada,” ujar Syarbani.
Magister sosiologi kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengatakan peluang usaha itu disesuaikan dengan kondisi daerah. Makanya, menurut Syarbani, NU mengumpulkan pengurus serta pengusaha untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi daerah dalam rapat kerja daerah PWNU Kalsel. “Jujur secara pribadi, saya lebih tertarik jika NU menangkap peluang usaha di bidang pertambangan. Selama ini, penggarapan pertambangan justru lebih banyak didominasi perusahaan dari luar Kalimantan Selatan. Bahkan, banyak orang asing, mengapa tidak dikelola warga Kalsel sendiri,” tutur Syarbani.
Menurutnya, jika tata kelola pertambangan ini benar-benar sesuai aturan, tentu tingkat kerusakan alam yang terjadi bisa diminimalisir. “Nah, kalau NU misalkan diberi peluang usaha di bidang pertambangan, mengapa tidak? Toh, orang-orang NU sendiri punya keahlian untuk itu,” ucap Syarbani.
Inisiator Universitas NU Kalimantan Selatan ini mengungkapkan jika sektor pertambangan dan lainnya bisa dikelola dengan baik, tentu kekayaan alam yang merupakan karunia Allah SWT itu bisa memberi kemaslahatan bagi umat, khususnya warga nahdliyin yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. “Ini yang tengah kami rumuskan formulanya. Ya, semoga saja ada bisnis usaha yang sesuai dengan kondisi daerah, serta tak bertentangan dengan dasar-dasar keislaman,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS