Dirgahayu

Dua Wajah Ibnu Hadjar, Pejuang Revolusi yang Dicap Pemberontak

Foto : Merdeka.com

TINTA sejarah revolusi di Kalimantan Selatan, selalu bicara hitam dan putih. Sosok yang menentang ketidakadilan pemerintahan Jakarta atas kebijakan demobilisasi para pejuang revolusi asal Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hadjar. Kini masih dicap sebagai ‘pemberontak’.

DALAM kamus sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Yusliani Noor justru melihat dari sudut pandang berbeda dengan stempel ‘pemberontak’ yang disematkan pemerintahan Soekarno-Hatta di saat berakhirnya masa revolusi mempertahankan kemerdekaan.

“Ibnu Hadjar itu adalah pejuang sekaligus pahlawan,” ucap Yusliani Noor, beberapa waktu lalu di Banjarmasin. Menurutnya, semangat haram manyarah waja sampai ka puting dari para pejuang Banjar seperti Pangeran Antasari, Demang Lehman, Tumenggung Antaludin, dan lainya justru diwarisi generasi penerusnya, seperti Hassan Basry dan Ibnu Hadjar.

Bernama asli Huderi, lahir di Kandangan sekitar April 1920, watak yang keras dan suka berkelahi sudah melengkapi pada sosok Ibnu Hadjar muda.  Lantas mengapa Ibnu Hadjar yang selalu dikaitkan dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kalimantan Selatan ini memberontak terhadap Jakarta? Yusliani Noor dalam makalahnya itu membeberkan kebijakan demobilisasi bekas pejuang gerilya di pedalaman Kalimantan melawan serdadu KNIL Belanda, adalah salah satu penyebabnya.

“Sedangkan, pemicu lainnya adalah perlakuan pemerintah pusat dan daerah dan tentara republik yang baru dibentuk terhadap warga desa di Kalimantan Selatan,” ucap sejarawan yang dikenal produktif melahirkan buku-buku sejarah berkualitas ini.

Ia menyebutkan dalam program demobilisasi itu, sedikitnya ada 16.000 gerilyawan masuk tentara, setelah mengikuti ujian kesehatan dan pendidikan. Ternyata, pada Maret 1950, dari proses yang ketat itu, terjaring hanya 6.000 orang.

“Mirisnya lagi, tunjangan yang diberikan kepada para pejuang itu hanya Rp 3 sehari. Sedangkan, bagi para gerilyawan yang dilepas dari ‘dinas ketentaraan’ diberi pesangon hanya Rp 50. Sebagian demobilisasi dan sebagian lagi tidak diakui sebagai veteran.  Banyak pasukan yang desersi, termasuk di Martapura, Rantau, Kandangan dan Banjarmasin,” tutur Yusliani Noor.

Atas kebijakan yang tak adil itu, Ibnu Hadjar dan kawan-kawan membentuk barisan gerilyawan untuk melawan pemerintah pusat. Untuk meredam aksi ‘gerombolan’ versi pemerintahan Soekarno-Hatta itu, ditunjuk Hassan Basry yang merupakan kawan seperjuangan Ibnu Hadjar sebagai Pimpinan Komando Penyelesaian Wilayah Hulu Sungai, pada 20 September 1950. “Pada bulan berikutnya, didatangkan bala bantuan militer dan satuan Tentara Republik dari Jawa,” ujar Yusliani Noor.

Jakarta menilai Hassan Basry tak mampu meredam aksi pemberontakan Ibnu Hadjar merupakan bekas anak buahnya sewaktu berjuang mengusir serdadu NICA Belanda untuk menjajah Bumi Antasari lagi. “Jalan buntu dihadapi Hassan Basry, makanya jalan damai tak dipilih Jakarta. Mereka mengeluarkan perintah agar polisi dan tentara memburu para gerilyawan yang dianggap gerombolan, hingga operasi pembersihan terhadap Ibnu Hadjar dan pasukannya,” tutur Yusliani Noor.

Diakuinya, posisi dilematis memang dihadapi Hassan Basry, sebagai seorang komandan harus menumpas anak buahnya sendiri. “Padahal, mereka selama ini berjuang bersama melawan Belanda. Makanya, Presiden Soekarno menilai Hassan Basry telah gagal, hingga pada 11 November 1950, komando ini dibubarkan, seiring dengan penyerahan pasukan republik kepada Brigade F kepada Mayor Sitompul,” tuturnya.

Sedangkan, Ibnu Hadjar sendiri membentuk milisi militer tergabung dalam Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Dalam catatan sejarah revolusi, Ibnu Hadjar juga tak menyangka akan berhadapan dengan pasukan komando pimpinan Hassan Basry, padahal selama ini keduanya tergabung dalam kekuatan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

“Hassan Basry tahu betul pasukan Ibnu Hadjar sulit dikalahkan, dan tak akan mau menyerah. Hal ini sudah disaksikan Hassan Basry saat memimpin ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ketika bertempur dengan tentara KNIL Belanda,” ucap Yusliani Noor.

Operasi senyap pun dipilih Hassan Basry dengan membujuk Ibnu Hadjar dan pasukannya agar menyerah dengan janji diperlakukan dengan baik, serta mendapat pengampunan dari pemerintah pusat.

Opsi lainnya yang ditawarkan Hassan Basry kepada Ibnu Hadjar bersama 14 ribu pendukungnya itu adalah ikut dalam gerakan Ganyang Malaysia yang dicetuskan Soekarno, ketika berkonfrontasi dengan negara yang dimerdekkan Inggris di Kalimantan Utara itu. “Termasuk, keinginan Ibnu Hadjar untuk naik haji ke Tanah Suci Makkah akan diberikan pemerintah pusat,” ucapnya.

Justru janji tinggal janji, modus untuk mengeluarkan Ibnu Hadjar dari persembunyian di pedalaman Kalimantan itu berhasil dinilai Yusliani Noor adalah cara yang ‘licik’ dari Orde Lama. Pada awal September 1963, Ibnu Hadjar ditangkap, dibawa ke Jakarta untuk diadili di Mahkamah Militer. Hukuman mati rupanya tak menciutkan nyali Ibnu Hadjar. Dengan gagahnya, Ibnu Hadjar mengenakan pakaian dinas kemiliteran dengan pangkat Letnan Dua, akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak.

“Dalam masa hukuman di kamar tahanan bawah tanah, Ibnu Hadjar seakan menikmati kesepian di akhir hayatnya. Sosok pejuang yang dulu dicap pemberantok oleh Belanda dan Republik Indonesia yang baru berdiri,” papar Yusliani Noor. Dari versi lain, Ibnu Hadjar seperti pentolan DI/TII Jawa Barat Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, ditembak regu tembak di sebuah pulau di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta.

Sebangun dengan hipotesis Yusliani Noor, penulis sejarah lainnya Aliman Syahrani menyuguhkan tulisan berjudul Kuah Darah di Wajah Sejarah, justru berpendapat ketika era perjuangan fisik berakhir pada 1949, malah berbuntut masalah. Hal ini dipicu karena banyaknya alumnus gerilyawan tak bisa dimasukkan dalam unit keanggotaan TNI. “Padahal, mereka ini merupakan bagian dari tentara pejuang. Malah, mereka yang berjuang dalam revolusi berdarah itu dicap sebagai bandit-bandit revolusi,” tulis Aliman Syahrani.

Termasuk dalam kelompok bandit revolusi ala pemerintahan terpimpin Soekarno adalah Angli alias Haderi alias Abah Basar alias Ibnu Hadjar. Pejuang kelahiran Kampung Ambutun alias Urang Kandangan ini sangat kecewa dengan rasionalisasi gerilyawan, yang dicanangkan Mohammad Hatta dan didukung Abdul Haris Nasution, seorang mantan perwira KNIL Belanda. “Program rasionalisasi tentara ini memang menginginkan agar tentara Republik Indonesia diisi tentara yang profesional,” ujar Aliman.

Di lapangan, rencana ini tak seindah di atas kertas. Menurut Aliman Syahrani, dalam perundingan di Munggu Raya pada 2 September 1949, terjadi gesekan akibat kebijakan politik reorganisasi militer dan penerapan kebijakan politik yang diterapkan pemimpin militer dari Jakarta, justru ditentang daerah.

Dengan tes keshatan dan ujian militer yang sangat ketat dan berat di bawah pengawasan dr Soeharsono pada 27 Oktober 1949, banyak anggota ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang justru tak lolos. “Mereka tetap dianggap tentara, tapi setelah demobilisasi, mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka hanya dikasih pesangon Rp 50, tak diakui sebagai veteran dan tak mendapat dana pensiun,” kata Aliman.

Aksi culas itu dinilai Aliman Syahrani juga terbukti ketika sekitar 40 perwira eks ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dikirim untuk mengikuti kursus Akademi Militer Nasional di Yogyakarta. Padahal, beber dia, akademi ini telah bubar hampir setahun lebih, usai agresi militer II Belanda.

Keputusan lainnya yang dianggap Ibnu Hadjar dan pejuang lainnya tak berpihak kepada pencinta republic adalah diangkatnya bekas perwira KNIL Belanda, Letkol Sukanda Bratamanggala sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah yang bermarkas di Kandangan, ketika itu. Sedangkan, Hassan Basry hanya mendapat jatah sebagai Panglima Subwilayah II meliputi Daerah Banjar.

“Seiring waktu, pada November 1951, Sukanda Bratamanggala digantikan Kolonel Sadikin. Setahun kemudian, Hassan Basry diberi beasiswa untuk belajar ke Universitas Al Azhar Mesir. Posisinya pun diduduki Mayor Situmpol, kemudian perwira dari Jawa Tengah dikirim menjadi penggantinya, Letkol Suadi Suromiharjo,” ujarnya.

Ketidakadilan pusat inilah dinilai Aliman Syahrani yang memicu pemberontakan Ibnu Hadjar dan pasukannya yang merupakan anak buah Hassan Basry. “Tak ada posisi basah satu pun yang ditempati pejuang Banua. Semua diisi orang dari seberang. Akhirnya, mereka justru menjadi tumbal revolusi tanpa berhak mencicipi kue kemerdekaan itu walau secuil,” imbuh Aliman Syahrani.(jejakrekam)

 

 

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi