GANTI pucuk pimpinan, ganti pula susunan porsonil di Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan. Dinamika politik ini sepertinya menjadi jamak di tubuh parpol berlambang pohon beringin yang kini dipimpin Gubernur H Sahbirin Noor.
SEBELUMNYA, ketika jabatan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, secara mengejutkan terjadi perombakan di posisi penting di DPRD Kalsel. Nama Puar Junaidi yang digadang-gadang menjadi pengganti Ketua DPRD Kalsel pasca ditinggalkan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman yang maju bertarung dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Barito Kuala (Batola) periode 2017-2022, sempat menguat.
Namun, usai Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kalsel di DPP Partai Golkar di Jakarta, pada Selasa (31/1/2017) lalu, dengan terpilih Paman Birin-sapaan akrab H Sahbirin Noor secara aklamasi, lagi-lagi terjadi perombakan di alat kelengkapan dewan (AKD) Fraksi Golkar di DPRD Kalsel.
Jika sebelumnya, Gusti Iskandar menunjuk koleganya Misri Syarkawie sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, kini posisi ini kembali dipulihkan ke tangan Murhan Effendie. Ia dibantu DR Karlie Hanafi Kalianda sebagai Wakil Ketua FPG, sekretaris fraksi ditunjuk Hasan Mahlan dan bendahara Hj Syarifah Rogayah. Menariknya lagi, dalam untuk Ketua DPRD Kalsel yang sebelumnya diusulkan Puar Junaidi, diusulkan diganti dengan Burhanuddin.
Nah, dalam surat susunan dan personalia anggota FPG DPRD Kalsel tertanggal 30 Januari 2017 itu, kini dipertanyakan ‘legalitas’nya, karena H Sahbirin Noor memang terpilih dalam Musdalub Golkar Kalsel di Jakarta, namun belum resmi dilantik dengan surat keputusan (SK) definitif dari DPP Partai Golkar.
Dalam siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Akhmad Fakhrizal Harudiansyah mempertanyakan soal perombakan personilia di FPG DPRD Kalsel yang terkesan mendadak itu. Terlebih lagi, putusan itu merotasi anggota fraksi terbesar di Rumah Banjar itu menunggu pelantikan H Sahbirin Noor sebagai ketua definitif. Terlebih lagi, Fakhrizal menilai surat ke pimpinan DPRD Kalsel itu dicantumkan berdasar hasil rapat pleno diperluas DPD Partai Golkar Kalsel pada Minggu (29/1/2017). “Setahu saya, tak ada rapat pleno diperluas lagi. Rapat pleno diperluas itu baru hanya terlaksana pada 26 Januari 2017 saat Fahd El Fouz A Rafiq ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kalsel,” ucap Ketua Biro Infokom dalam SK yang diteken Fahd El Fouz dan plt sekretaris, Murhan Effendie ini.
Ia menilai ada kesan keputusan terburu-buru tak menghargai hasil Musdalub Golkar di Jakarta. Sebab, secara tiba-tiba Misri Syarkawie harus kembali di posisi anggota, dan Ketua FPG DPRD Kalsel dipegang Murhan Effendie kembali. “Sebelum diparipurnakan DPRD Kalsel, sebaiknya surat keputusan itu ditandatangani oleh ketua terpilih,” ujar Fakhrizal.
Aktivis muda Golkar yang akrab disapa Ical ini mengaku sudah lama bergabung di Partai Golkar sejak era kepemimpinan HA Sulaiman HB, diteruskan anaknya, H Hasnuryadi Sulaiman, hingga kemudian ditunjuk Plt Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Fahd El Fouz. “Kondisi Golkar Kalsel saat ini tengah disorot masyarakat. Jadi, jangan memperkeruh suasana di Partai Golkar akibat kepentingan segelintir orang saja,” tandasnya.(jejakrekam)
Laporan: Tim jejakrekam.com