SDA Kalimantan Jangan Digadaikan ke Asing

0

 

PROSEDUR birokrasi yang masih berbelit-belit, sehingga sulit meraih predikat clear and clean (CnC) atas izin usaha pertambangan (IUP) dituding Perkumpulan Masyarakat Penambang (Permata) Rakyat Kalimantan sebagai biang keroknya. Ancaman gugatan secara hukum bakal dilayangkan organisasi yang baru dideklarasikan di Graha Abdi Persada Pemprov Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (25/1/2017).

SEBAGAI Ketua DPP Permata Rakyat Kalimantan, Syamsul Daulah mengancam akan mengajukan instansi atau badan ke pengadilan, jika dokumen CnC itu belum juga dikeluarkan. “Berdasar Pasal 44 UU Mineral dan Tambang (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009, jelas mencantumkan setiap perizinan tambang yang belum selesai, dijamin untuk beres,” kata Syamsul Daulah.

Ia menuding gara-gara regulasi tak jelas itu, akhirnya para pengusaha tambang rakyat yang ada di Kalimantan Selatan, umumnya lagi di Kalimantan harus merayap. “Masalahnya soal slot, lahan, keamanan ditambah birokrasi,” ucapnya. Akibatnya, sekarang di era persaingan global, banyak tambang rakyat tak bisa digarap karena masih status quo. “Ya, kendalanya itu pada penerbitan CnC atau IUP yang menggantung,” tudingnya lagi.

Dalam kalkulasi Syamsul Daulah, masalah birokrasi ini jika tak segera dibereskan, maka geliat usaha pertambangan akan terus tiarap. “Padahal, permintaan batubara dari Kalimantan masih cukup tinggi di pasaran dunia,” cetusnya.

Syamsul yang juga Ketua LSM Gerindo ini menilai amanat UUD 1945 terutama Pasal 33 belum sepenuhnya bisa diterapkan di bumi pertiwi. “Saat ini, kondisi sumber daya alam (SDA) kita masih digadaikan ke orang asing. Makanya, kami bertekad ingin menjadi tuan rumah di  Banua sendiri. Semua ini demi kesejahteraan rakyat serta memberi kontribusi besar bagi daerah,” katanya.

Untuk memperkuat jaringan, Syamsul Daulah memastikan Permata Rakyat Kalimantan ini bukan hanya berpusat di Kalimantan Selatan, tapi juga melebarkan sayap ke Kalimantan Tengah, Timur, Barat dan Utara.

Ketua Dewan Pembina DPP Permata Rakyat Kalimantan Bachruddin Syarkawi menambahkan perkumpulan pengusaha tambang rakyat ini tetap menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat dan desah. “Kalimantan yang kaya SDA sudah sepatutnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Saat ini, pemberdayaan masyarakat itu masih tanda tanya. Makanya, Permata Rakyat Kalimantan ini hadir untuk menjawab hal tersebut,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Untuk prosesi pelantikan pengurus DPP Permata Rakyat Kalimantan periode 2017-2022, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor hanya mengutus Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wing Ariansyah. Ia melantik Syamsul Daulah sebagai ketua, didampingi Abdul Karim di posisi sekretaris, dan bendahara dipegang Muhammad Thaib.(jejakrekam)

Penulis : Afdi NR

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.