Armada Conch Jelas Melanggar UU Lalu Lintas

 

 

 

 

JALAN rusak dan lobang menganga, gara-gara angkutan semen yang diduga milik perusahaan besar PT Conch South Kalimantan Cement di sepanjang Jalan Achmad Yani, Kabupaten Balangan, terus jadi keluhan. Warga mendesak agar operasional armada berbadan jumbo itu dihentikan.

KETUA Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Rudiansyah tak memungkiri banyak tuntutan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), atas beroperasinya truk-truk ‘raksasa’ yang membuat di sana-sini terdapat lobang di jalan trans Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur itu.

“Sebelumnya, banyak aksi yang dilakukan unsur masyarakat, termasuk dari Forum Kerukunan Pemuda untuk Masyarakat Banua Balangan yang mengajukan beberapa tuntutan.  Bahkan, saat kami melakukan kunjungan ke Paringin, pada 9-11 Januari 2017 lalu, kami mendengar langsung tuntutan itu,” tutur Rudiansyah kepada wartawan, Rabu (11/1).

Menurutnya, dengan tonase yang sangat besar dan melebihi batas kekuatan jalan atau kelas jalan B hanya di bawah 8 ton, jelas telah melanggar berbagai peraturan seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan, serta pasal 60 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2014.

PPMI2

Legislator Partai Golkar ini juga mengakui Forum Kerukunan Pemuda untuk Masyarakat Banua dari Balangan itu, menuntut PT Conch segera memperbaiki jalan yang rusak, karena menguntungkan perusahaan nasional asal Tiongkok itu dalam mendistribusikan hasil produksinya. “Warga juga mendesak agar PT Conch segera membuat jalan sendiri, dan jangan lagi melewati jalan nasional atau negara yang merupakan hak publik,” cetusnya.

Tuntutan warga Balangan lainnya, diterangkan Rudiansyah adalah pemerintah harus bertindak tegas terhadap PT Conch yang terbukti abai terhadap hak-hak publik, serta wajib melindung warganya. “Penegak hukum juga harus segera mengusut oknum atau mafia yang terlibat di perusahaan pabrik semen itu,” ujar Rudiansyah.

Ia memastikan Komisi III DPRD Kalsel akan mengawal tuntutan warga ini, sehingga bisa menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum serta instansi pemerintah terkait . “Dengan kondisi yang ada, jelas tuntutan masyarakat Balangan itu wajar. Makanya, ke depan harus dibatasi tonase angkutan semen dan lainnya sesuai kemampuan daya beban jalan di Kalsel yang hanya 8 ton,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis :  Amran Nuddin

Editor   :  Didi G Sanusi

Anda mungkin juga berminat
Loading...

Armada Conch Jelas Melanggar UU Lalu Lintas